Kementerian Luar Negeri Palestina mengecam rencana pembangunan pemukiman Israel di Jalur Gaza dan Tepi Barat bagian utara setelah pertempuran antara Israel-Hamas berakhir.
Kementerian itu mengatakan organisasi pemukim Israel adalah bukti niat Israel terhadap pendudukan, kolonialisme dan apartheid, dengan hasutan kekerasan terhadap rakyat Palestina untuk menggusur mereka dari tanah air.
“Kembalinya kolonialisme ke Jalur Gaza dan Tepi Barat bagian utara yang diduduki sekali lagi mengungkapkan wajah sebenarnya dari sayap kanan Israel yang berkuasa,” kata kementerian itu, dikutip dari WAFA.
BACA JUGA : Palestina Kecam Rencana Pejabat Netanyahu Bangun Pemukiman Israel di Jalur Gaza
Diketahui, sejumlah organisasi pemukiman Israel menyelenggarakan konferensi yang diadakan pada Minggu (28/1/2024) malam di Yerusalem.
Konferensi itu diselenggarakan oleh Ketua Dewan Pemukiman Samaria, Yossi Dagan.
Ada 12 menteri dari kabinet pemerintahan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu dan lebih dari 15 anggota Knesset yang berpartisipasi dalam konferensi itu.
Mereka mendukung penggusuran warga Palestina dari Jalur Gaza untuk membangun pemukiman Israel.
“Perjanjian Oslo sudah mati, kami akan kembali ke Gush Katif,” kata Yossi Dagan.
Gush Katif adalah wilayah di Jalur Gaza yang dulu menjadi kawasan 17 pemukiman Israel selama pendudukan pada 1967-2005.
“Ribuan orang yang datang ke sini malam ini, termasuk 12 menteri di pemerintahan (dari Likud dan gerakan keagamaan Zionis) dan lebih dari 15 anggota Knesset datang untuk memperingati peristiwa penting dalam proses reformasi komprehensif Negara Israel,” lanjutnya.
Yossi Dagan mengungkit masa lalu ketika Israel menarik diri dari Jalur Gaza pada tahun 2005, termasuk menarik warganya dari pemukiman ilegal Yahudi di Jalur Gaza.
Baca juga:
“Kami telah berjuang bersama selama 16 tahun untuk memperbaiki rasa malu atas pelepasan diri, deportasi dan pemindahan pemukiman,” katanya, mengacu pada penarikan Israel dari pemukiman Jalur Gaza pada tahun 2005 pada era mantan Perdana Menteri Ariel Sharon.
Penarikan itu sebagai bagian dari upaya rencana sepihak yang saat itu dikenal sebagai pelepasan, juga mencakup evakuasi 4 permukiman ilegal Israel di Tepi Barat bagian utara, dikutip dari Anadolu.
BACA JUGA : Dihujat Buntut Minta Capres untuk Ngaji, Kartika Putri Tanggapi Santai: Nggak Mau Ambil Pusing
Sementara para peserta mengibarkan spanduk bertuliskan “Hanya pemindahan (pengungsian warga Palestina) yang akan membawa perdamaian”.
Menteri Israel dan Anggota Knesset Dukung Pendudukan di Jalur Gaza
Para menteri dan anggota Knesset yang berpartisipasi menandatangani petisi bertajuk “Perjanjian Kemenangan dan Pembaruan Permukiman di Jalur Gaza dan Samaria Utara,” sebagai respons terhadap Operasi Banjir Al-Aqsa yang dilakukan Hamas pada tanggal 7 Oktober 2023.
Peserta konferensi itu percaya pemukiman ilegal Israel di Jalur Gaza akan membawa “keamanan” bagi negara pendudukan.
Saat Menteri Keamanan Nasional, Itamar Ben Gvir, memulai pidatonya, para hadirin mulai berteriak “Transfer… Transfer.”
“Mereka adalah benar, mereka (warga Palestina) harus didorong untuk pergi secara sukarela,” jawab Ben Gvir.
Pada tahap ini, beberapa penjaga melepas tanda yang menyerukan pengusiran warga Palestina.
“Melarikan diri (dari pemukiman Gush Katif) membawa perang. Kita perlu kembali ke rumah kita (seperti yang dia katakan), menguasai tanah, dan mendorong solusi untuk mendorong imigrasi (migrasi warga Palestina dari Gaza Strip) dan memberlakukan undang-undang hukuman mati bagi militan,” lanjutnya.
Ben Gvir adalah ekstremis zionis yang lahir dari pasangan imigran Yahudi Irak dan Yahudi Kurdi.
Ia terkenal dengan pernyataan kontroversialnya yang anti-Palestina, dan memulai karir politiknya melalui partai teroris Kach yang beraliran Yahudi Ortodoks radikal di Israel.
Beberapa dari puluhan pejabat pemerintahan Netanyahu yang hadir dalam konferensi itu adalah:
Baca juga: Seolah Beri Instruksi Saat Makan Bareng Prabowo, Jokowi Ungkap hanya Bahas Soal Bakso
- Menteri Keamanan Nasional, Itamar Ben Gvir
- Menteri Keuangan, Yitzalel Smotrich (Zionisme Agama)
- Menteri Komunikasi, Shlomo Karei (Likud)
- Menteri Perumahan dan Konstruksi, Yitzhak Goldknopf (United Torah Yudaism)
- Menteri Pariwisata, Haim Katz (Likud)
- Menteri Kesetaraan Sosial, Amichai Shekli (Likud)
- Menteri Pembangunan Negev dan Galilea, Yitzhak Wasserlav (“Otzma Yehudit”)
- Menteri Pemukiman dan Tugas Nasional, Orit Struck (Zionisme Agama)
- Menteri Perlindungan Lingkungan, Idit Silman (Likud)
- Anggota Knesset Mai Golan (Likud)
- Menteri Warisan Israel, Amichai Eliyahu (“Otzma Yehudit”).
Sementara itu, Juru bicara Dewan Keamanan Nasional AS, John Kirby mengatakan AS tidak setuju dengan rencana Israel untuk kembali menjajah Jalur Gaza.
“Kami telah menegaskan bahwa tidak mungkin ada pengurangan wilayah Gaza,” katanya.
Hamas Palestina vs Israel
Segera setelah Hamas meluncurkan Operasi Banjir Al-Aqsa untuk melawan pendudukan Israel dan kekerasan di Al-Aqsa pada Sabtu (7/10/2023), Israel mulai membombardir Jalur Gaza.
Kematian warga Palestina di Jalur Gaza mencapai 26.637 jiwa sejak Sabtu (7/10/2023) hingga Selasa (30/1/2024), 1.147 kematian di wilayah Israel, dan 369 kematian warga Palestina di Tepi Barat hingga Senin (22/1/2023).
Israel memperkirakan, masih ada kurang lebih 137 sandera yang ditahan Hamas di Jalur Gaza, setelah pertukaran 105 sandera dengan 240 tahanan Palestina pada akhir November 2023.
